Program Koperasi Desa Merah Putih: Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih kini menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa secara nyata. Meski diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, program ini mengedepankan prinsip “Bottom-Up”, bukan “Top-Down”. Dengan demikian, masyarakat desa tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi subjek utama dalam ekonomi mereka sendiri.
Koperasi Berbasis Masyarakat, Dari Mereka, Oleh Mereka, Untuk Mereka
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan kepemilikan nyata kepada masyarakat desa atas ekonomi yang mereka bangun. Ia menyampaikan bahwa selama ini masyarakat desa seringkali menjadi target pasar, namun kini peran tersebut berubah. “Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Regional di Banten.
Program ini bertujuan untuk membentuk sebanyak 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih melalui mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus). Dengan cara ini, pengurus koperasi benar-benar dipilih dan dikelola oleh masyarakat desa sendiri, sehingga memperkuat partisipasi aktif dari warga setempat.
Kolaborasi untuk Percepatan Operasional
Program ini tidak hanya berhenti pada pembentukan koperasi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN dan BUMD, agar koperasi segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Farida menjelaskan bahwa ketika koperasi sudah beroperasi secara mandiri, pemerintah hanya melakukan pengawasan dan fasilitasi, sementara praktik bisnis sepenuhnya menjadi hak pengurus koperasi. Hal ini diharapkan mendorong Kopdes/Kel Merah Putih menjadi sentra produktif dan agregator hasil produksi masyarakat desa, bukan sekadar penyalur barang subsidi.
Dukungan dan Strategi Pemerintah Daerah
Dalam Rapat Koordinasi Regional yang diikuti oleh 10 provinsi, termasuk Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dilakukan dialog interaktif untuk memecahkan kendala masing-masing wilayah.
Wakil Gubernur Banten, H.R. Achmad Dimyati, menyatakan dukungan penuh Pemprov Banten terhadap Kopdes/Kel Merah Putih. Ia menekankan bahwa koperasi yang dibangun dengan prinsip bottom-up memiliki peluang lebih besar untuk sukses, berbeda dengan pengalaman masa lalu seperti Kredit Usaha Tani (KUT).
Di Banten, seluruh desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, meski baru 20 persen yang aktif beroperasi. Pemerintah provinsi menyiapkan penghargaan bagi koperasi terbaik, sebagai bentuk motivasi agar koperasi dapat tumbuh menjadi percontohan nasional.
Mitra Kerja dan Pembiayaan
Pemerintah menargetkan sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan dukungan pembiayaan awal dari Bank Himbara, untuk mempercepat tahap operasionalisasi. Farida menekankan bahwa meski data dan pembiayaan disiapkan oleh pemerintah, keberhasilan program ini tetap merupakan hasil kerja gotong royong seluruh mitra, termasuk masyarakat desa.
Menuju Desa Mandiri Ekonomi
Dengan Kopdes/Kel Merah Putih, desa tidak lagi sekadar menjadi target pasar, tapi menjadi pelaku ekonomi aktif. Dari kepemilikan hingga pengelolaan, masyarakat desa kini memegang kendali penuh, menciptakan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Seperti yang diungkapkan Wakil Menteri Koperasi Farida:
“Mari kita petakan kebutuhan dan kendala, lalu susun rencana aksi nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan mitigasi sejak dini, masalah di masa depan dapat dicegah sejak awal.”
Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, tapi gerakan ekonomi baru yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!