Koperasi sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi, Pongki Berkunjung ke Bayaoge

Kunjungan DPR RI ke Kota Palu: Koperasi sebagai Wadah Pemberdayaan Ekonomi

Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi berbasis komunitas, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, melakukan kunjungan kerja di Kota Palu pada Jumat (26/9). Ia mengunjungi dua kelurahan, Boyaoge dan Birobuli Selatan, yang kini menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.

Di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Longki diterima oleh Lurah Idrus Mansur, S.E., M.M. Idrus menyampaikan bahwa koperasi yang baru berjalan beberapa tahun terakhir ini telah berhasil merangkul hampir seluruh masyarakat setempat. "Sekitar 90 persen warga sudah menjadi anggota. Kami berharap koperasi ini benar-benar bisa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan mereka," ujarnya.

Keterlibatan warga dalam jumlah besar dianggap sebagai modal sosial penting. Longki, yang dikenal vokal dalam isu pemberdayaan masyarakat, menilai koperasi sebagai instrumen strategis. "Koperasi bukan sekadar wadah simpan pinjam, tapi gerakan bersama untuk menciptakan kemandirian ekonomi," katanya di hadapan warga.

Ia menegaskan bahwa program koperasi ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi rakyat. Menurutnya, keberhasilan koperasi akan menjadi tolok ukur nyata dari partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian dari bawah. "Ini bukan proyek elit. Ini milik rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," tambahnya.

Perjalanan Longki dilanjutkan ke Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan. Di sana, ia diterima oleh pejabat kelurahan, Nur Syam, S.H. Nur Syam menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. "Terima kasih atas perhatian Pak Longki. Kunjungan ini menjadi motivasi agar program yang ada terus berlanjut demi masyarakat," katanya.

Koperasi di Birobuli Selatan sendiri masih dalam tahap penguatan organisasi. Ketua koperasi, Agung, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya fokus membangun basis anggota dan menata administrasi. "Kami sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah mitra, dan peluang kerja sama mulai terbuka," ucapnya penuh optimisme.

Respons Longki terhadap laporan itu tegas namun penuh dorongan. Ia menekankan bahwa keberhasilan koperasi tidak semata diukur dari jumlah anggota, melainkan dari manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan. "Yang paling penting, koperasi harus menjadi jawaban atas kebutuhan warga dan meningkatkan taraf hidup mereka," ujarnya.

Kunjungan ke dua kelurahan itu menunjukkan bahwa model koperasi masih relevan dalam menjawab tantangan ekonomi masyarakat urban, termasuk di kota seperti Palu. Di tengah fluktuasi harga dan lapangan kerja yang terbatas, koperasi dianggap mampu menjadi penyangga ekonomi keluarga sekaligus motor penggerak usaha mikro.

Suasana di lapangan menunjukkan antusiasme warga. Kehadiran Longki tak hanya dipandang sebagai kunjungan formal, melainkan sinyal dukungan politik terhadap gerakan koperasi yang sering kali berjalan dengan sumber daya terbatas. Sambutan hangat dari aparat kelurahan dan warga menjadi gambaran harapan baru bahwa koperasi bisa menjadi wadah pemberdayaan berkelanjutan.

Dengan latar belakang panjang sebagai pemimpin daerah, Longki tampak ingin memastikan bahwa koperasi bukan sekadar jargon. "Saya berharap apa yang dimulai di Boyaoge dan Birobuli Selatan bisa menjadi contoh bagi kelurahan lain di Sulawesi Tengah," katanya menutup rangkaian kunjungan. Sebuah pesan sederhana, namun mengandung harapan besar: koperasi sebagai jantung ekonomi rakyat.