Komitmen Pemkot Makassar dalam Mengurangi Pengangguran
Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi) menyampaikan berbagai program unggulan sekaligus membuka peluang kolaborasi untuk menekan angka pengangguran di kota ini.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memaparkan langkah strategis dalam penguatan pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Appi mengatakan bahwa Pemkot Makassar terus berkomitmen dalam menekan angka pengangguran dan memperluas peluang kerja.
Lebih lanjut, Appi menyampaikan apresiasi atas kedekatan dan dukungan Komisi IX DPR RI terhadap pembangunan ketenagakerjaan di Makassar. Ia juga menyoroti peran Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang pernah menjabat di Komisi IX DPR RI. Pengalaman yang dimiliki oleh Aliyah sangat membantu dalam menjalin kerja sama baik di bidang ketenagakerjaan maupun sektor lainnya.
Keberhasilan Pemkot Makassar dalam mengurangi pengangguran telah terbukti. Pada 2025, tingkat pengangguran di Kota Makassar berhasil turun dari sekitar 15 persen pada 2021 menjadi 9,7 persen. Hasil ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Makassar dengan berbagai pihak, termasuk BBPVP Makassar yang memberikan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja, khususnya bagi warga kepulauan.
Sebagai bentuk perhatian terhadap generasi muda, Pemkot Makassar membangun Makassar Creative Hub, pusat pengembangan kreativitas dan keterampilan yang akan hadir di 15 kecamatan. Inisiatif ini diharapkan melahirkan ekosistem ekonomi kreatif yang mendorong lahirnya talenta baru di bidang digital, seni, dan teknologi.
Munafri juga memaparkan potensi Makassar sebagai kota dagang dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Letak strategis Makassar sangat menguntungkan meski tidak memiliki sumber daya alam besar. Pemkot Makassar memaksimalkan potensi perdagangan, jasa, dan konstruksi.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah.
Keberadaan BBPVP Makassar sangat strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Aliyah menekankan bahwa pelatihan yang adaptif dengan kebutuhan industri akan menjadi kunci untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Makassar dan kawasan Indonesia Timur.
Pemkot Makassar telah menyiapkan berbagai program pendukung, termasuk Makassar Creative Hub, untuk memfasilitasi generasi muda dalam mengembangkan kompetensi dan kreativitas. Ia yakin kolaborasi erat antara semua pihak dapat mempercepat terciptanya tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pasar kerja di era global.
Komisi IX DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Makassar dan meninjau langsung fasilitas pelatihan di BBPVP sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program ketenagakerjaan di daerah. Ketua Tim Komisi IX DPR RI, dr. Putih Sari, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar atas penyambutan hangat selama kunjungan.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI sesuai tata tertib parlemen. BBPVP Makassar menjadi titik penting pengawasan dalam memastikan keberadaan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Putih Sari menegaskan pentingnya BBPVP Makassar menjadi pusat pelatihan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan fungsi balai-balai pelatihan agar dapat menyiapkan tenaga kerja kompeten yang sesuai kebutuhan pasar, baik di dalam maupun luar negeri.
Harapan besar disampaikan agar diskusi bersama pemerintah daerah dan pihak BBPVP dapat menghasilkan solusi konkret terhadap tantangan ketenagakerjaan di Indonesia Timur. Jika pelaksanaan program sudah baik, tentu perlu ditingkatkan. Namun jika masih ada kendala, ia siap mencari jalan keluar bersama agar fungsi BBPVP sesuai harapan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!