Menteri Luar Negeri RI: Reformasi Keuangan Global Kunci Capai SDGs

Peran Indonesia dalam Membangun Kemitraan Global

Menteri Luara Negeri Republik Indonesia, Sugiono, hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 yang digelar di sela Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) di New York. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pandangan mengenai tantangan global yang semakin kompleks dan memengaruhi seluruh negara.

Sugiono menyoroti beberapa isu utama yang saat ini menjadi perhatian dunia, seperti percepatan perubahan iklim, melebarnya ketimpangan ekonomi, serta ancaman ketidakamanan pangan dan energi. Menurutnya, situasi ini diperparah oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antar negara. Ia menekankan bahwa perdamaian adalah kunci utama untuk mencapai agenda bersama.

“Indonesia percaya bahwa perdamaian adalah pendorong utama. Tanpa perdamaian, agenda bersama kita menjadi mustahil untuk diwujudkan,” ujarnya di hadapan para mitra G20.

Revitalisasi Multilateralisme sebagai Agenda Mendesak

Dalam pidatonya, Sugiono menekankan bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menghadapi krisis global sendirian. Ia menilai bahwa kekuatan dunia terletak pada kerja sama, dialog, kemitraan, dan membangun kepercayaan antar negara. Hal ini menjadi alasan utama perlunya revitalisasi multilateralisme dengan menjadikan PBB sebagai pusat utamanya.

Menjelang peringatan 80 tahun PBB, Sugiono menilai organisasi internasional ini harus menjadi lebih kuat, efektif, dan inklusif. PBB juga dituntut mampu memberikan solusi nyata dan terukur, bukan sekadar forum diskusi. Ia menekankan peran strategis G20 dalam mendukung inisiatif UN80 yang digagas Sekretaris Jenderal PBB. Dukungan tersebut mencakup dorongan bagi PBB agar lebih efisien, mampu menjalankan mandat dengan baik, dan semakin selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Krisis Pembiayaan SDGs dan Dorongan Reformasi

Sugiono juga menyoroti masalah kesenjangan pembiayaan untuk pencapaian SDGs. Ia menyebut kebutuhan pembangunan berkelanjutan mencapai sekitar 4 triliun dolar AS per tahun, jumlah yang sulit dipenuhi tanpa reformasi mendasar. Ia menegaskan bahwa sumber pembiayaan baru dan inovatif diperlukan, serta bank pembangunan multilateral harus direformasi untuk benar-benar memenuhi kebutuhan negara berkembang.

Tanpa inovasi, jurang pembiayaan global hanya akan semakin melebar. Hal ini pada akhirnya akan memperlambat pencapaian SDGs yang menjadi agenda kolektif masyarakat internasional. Bagi Indonesia, peran negara maju dan lembaga keuangan global sangat krusial dalam memastikan agar pendanaan pembangunan benar-benar tersedia. Tanpa reformasi, negara berkembang akan semakin tertinggal dalam menghadapi tantangan global.

Ketimpangan sebagai Ancaman Stabilitas Dunia

Dalam pernyataannya, Sugiono menekankan bahwa ketimpangan global tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya kegagalan moral, tetapi juga menjadi pendorong konflik, instabilitas, dan kekecewaan masyarakat. Mengurangi ketidaksetaraan adalah jalan paling pasti menuju perdamaian dan kemakmuran. Ini harus menjadi inti agenda kolektif kita.

Sugiono menilai kesenjangan yang semakin melebar hanya akan memperburuk tantangan lain yang dihadapi dunia, termasuk perubahan iklim dan krisis energi. Karena itu, mengatasi ketimpangan harus menjadi prioritas bersama. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pilihan yang harus diambil dunia: membiarkan fragmentasi semakin dalam, atau bekerja bersama untuk membangun kembali kepercayaan pada multilateralisme.