Pemerintah Alokasikan Rp 16,23 Triliun untuk 8 Stimulus Ekonomi Hingga Akhir Tahun

Anggaran Stimulus Ekonomi Tahun 2025 dan Rencana Lanjutan di 2026

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,23 triliun dalam APBN 2025 untuk berbagai program stimulus ekonomi. Program ini terdiri dari delapan inisiatif yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini. Selain itu, beberapa program juga akan dilanjutkan pada APBN 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program paket ekonomi 2025 mencakup tiga kategori utama. Pertama, delapan program akselerasi yang akan diterapkan pada 2025. Kedua, empat program yang akan dilanjutkan hingga 2026. Ketiga, lima program yang berkaitan dengan penguatan tenaga kerja oleh pemerintah.

Berikut adalah rincian dari delapan program tersebut:

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi

Program ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Anggarannya sebesar Rp 198 miliar pada APBN 2025 dan akan dialokasikan kembali pada APBN 2026. Dalam program ini, 20.000 peserta magang akan diberikan uang saku setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan. Kriteria peserta adalah lulusan maksimal satu tahun lalu, baik S1 maupun D3, serta bekerja sama dengan sektor industri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Program ini diperluas dari sektor padat karya ke sektor pariwisata. Anggarannya sebesar Rp 120 miliar pada 2025 dan meningkat menjadi Rp 480 miliar pada 2026. PPh pasal 21 DTP diberikan sebesar 100 persen selama tiga bulan terakhir tahun ini untuk 552.000 pekerja.

3. Bantuan Pangan Berupa Beras

Pemerintah memberikan bantuan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan, yaitu Oktober dan November 2025, kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras Rp 18.500 per kg termasuk biaya distribusi. Jika realisasi anggaran belum optimal, program ini akan dilanjutkan pada Desember 2025.

4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Program ini memberikan diskon 50 persen iuran JKK dan JKM bagi 731.361 pekerja non-upah seperti mitra pengemudi ojek online, supir, kurir, logistik, hingga ojek pangkalan. Anggarannya sebesar Rp 36 miliar yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

5. Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Program ini memberikan relaksasi bunga KPR/KPA/PUMP/PRP, SLIK OJK, dan kredit developer untuk 1.050 unit hunian. Anggarannya sebesar Rp 150 miliar, dengan penurunan bunga dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.

6. Program Padat Karya Tunai

Program ini melibatkan 609.465 orang yang bekerja dalam proyek dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anggarannya sebesar Rp 3,5 triliun dari Kemen PU dan Rp 1,8 triliun dari Kemenhub.

7. Deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang digital ke OSS. Anggarannya sebesar Rp 175 miliar di 2025 dan meningkat menjadi Rp 1,05 triliun di 2026.

8. Peningkatan Kualitas Pemukiman dan Tempat untuk Gig Economy

Program ini merupakan pilot project di DKI Jakarta. Dana berasal dari pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Program-program ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.