Komitmen Pemerintah dalam Memberantas Rokok Ilegal
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kembali komitmennya untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Langkah ini mencakup berbagai saluran, baik di platform digital, pasar tradisional, maupun jalur impor. Tujuannya adalah menghentikan praktik yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (22/9/2025), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mengundang sejumlah marketplace besar seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli. Mereka diminta untuk segera menutup akses penjualan rokok ilegal di platform masing-masing.
“Kami sudah memanggil marketplace agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok. Larangan ini berlaku paling lambat 1 Oktober 2025, bahkan bisa lebih cepat,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki data tentang penjual rokok ilegal di platform digital dan akan segera melakukan tindakan. Purbaya juga mengingatkan para penjual untuk segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum tindakan hukum diberlakukan.
Perluasan Upaya Pemberantasan ke Warung-warung
Upaya pemberantasan rokok ilegal tidak hanya terbatas pada platform digital. Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan inspeksi acak di berbagai daerah untuk memastikan larangan berjalan efektif.
“Siapapun yang menjual rokok ilegal, di tempat mana pun, akan kami datangi secara acak,” tegasnya.
Purbaya menyoroti potensi masuknya rokok ilegal melalui jalur impor, khususnya jalur hijau yang selama ini dikenal sebagai jalur cepat tanpa pemeriksaan fisik ketat. Ia menegaskan akan memperketat pengawasan dengan melakukan pemeriksaan acak.
“Biasanya jalur hijau tidak diperiksa, tapi saya akan random cek. Jadi kalau ada kecurangan bisa langsung terdeteksi,” jelasnya.
Tindakan Tegas Terhadap Pelaku
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik rokok ilegal. Hal ini termasuk jika ada oknum aparat di lingkungan Bea Cukai maupun Kementerian Keuangan.
“Kalau ada yang terlibat, baik dari Bea Cukai maupun Kemenkeu, akan kami sikat,” ujarnya.
Menurut Purbaya, target utama adalah menekan praktik impor rokok ilegal dalam tiga bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan siklus impor yang biasanya berlangsung dalam periode tersebut.
Harapan untuk Sistem Impor yang Lebih Efektif
Ia berharap langkah ini menjadi momentum untuk membersihkan jalur distribusi sekaligus memastikan aturan impor dijalankan sesuai ketentuan.
“Semua harus mengikuti aturan dengan benar. Jangan coba-coba lagi mengakali sistem impor di Indonesia,” tegas Purbaya.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi masalah rokok ilegal. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan keuangan negara.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!