Belanja Negara Tembus Rp 1.960,3 Triliun pada 31 Agustus 2025, Rp 686 Triliun untuk Bansos

Realisasi Belanja Negara Hingga Agustus 2025

Realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai angka Rp 1.960,3 triliun. Angka ini setara dengan 55,6 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 3.527,5 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.388,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 571,5 triliun.

Rincian Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L. Dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.388,8 triliun, sebanyak Rp 686 triliun dialokasikan untuk belanja K/L. Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp 702,8 triliun.

Adapun belanja K/L sebesar Rp 686 triliun digunakan untuk berbagai program bantuan sosial (bansos), seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Seluruh dana bansos tersebut dipastikan melalui validasi Data Terpadu Penerima Manfaat (DTSEN) serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Sementara itu, belanja non K/L sebesar Rp 702,8 triliun digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu. Angka ini mencakup 45,6 persen dari pagu APBN.

Penggunaan Dana untuk Pegawai dan Belanja Barang

Dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.388,8 triliun, sebesar Rp 686 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 212,8 triliun digunakan untuk tunjangan pendidik non PNS sebesar Rp 12 triliun, serta pengangkatan 243.437 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.

Secara rinci, belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 138,8 triliun, serta tunjangan kinerja, lembur, dan lain-lain sebesar Rp 74 triliun.

Selain itu, belanja barang tumbuh sebesar 2,4 persen, mencapai Rp 232,2 triliun. Dana ini digunakan untuk layanan masyarakat melalui K/L sebesar Rp 102,4 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 59,8 triliun. Selain itu, sejumlah barang diserahkan ke masyarakat atau pemda sebesar Rp 44,4 triliun, serta pemeliharaan aset negara sebesar Rp 25,5 triliun.

Realisasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial

Belanja modal senilai Rp 139,9 triliun direalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp 107,9 triliun. Selain itu, realisasi proyek infrastruktur seperti jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp 19 triliun serta gedung dan bangunan sebesar Rp 9,1 triliun.

Belanja pemerintah pusat juga digunakan untuk merealisasikan bantuan sosial sebesar Rp 101,1 triliun. Dari jumlah tersebut, PBI JKN sebesar Rp 30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta. Kartu sembako mencapai Rp 34,4 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, KIP Kuliah sebesar Rp 8,2 triliun untuk 895.900 mahasiswa, serta PIP sebesar Rp 6,6 triliun untuk 11,3 juta penerima. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp 95,9 triliun.