Realisasi KPR FLPP Tercapai 51,46 Persen
Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 24 September 2025 mencapai 180.126 unit atau sekitar 51,46 persen dari target tahunan. Dengan nilai total mencapai Rp22,35 triliun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tetap optimis mampu menyalurkan 350 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga akhir tahun ini.
Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah percepatan dalam penyaluran pembiayaan FLPP. Upaya ini dilakukan untuk memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Keterlibatan Bank dan Pengembang
Program FLPP pada 2025 melibatkan 41 bank penyalur dan 7.354 pengembang yang membangun rumah subsidi di 11.421 lokasi, tersebar di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi, yaitu 41.243 unit, diikuti oleh Jawa Tengah (15.665 unit), Sulawesi Selatan (14.463 unit), dan Banten (12.216 unit).
Dari sisi bank, Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 90.923 unit, diikuti BTN Syariah (36.589 unit) dan BRI (17.373 unit). Di kalangan pengembang, Real Estat Indonesia (REI) mencatatkan pembangunan terbanyak dengan 75.141 unit, diikuti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) 54.409 unit, HIMPERRA 24.465 unit, ASPRUMNAS 5.944 unit, dan APERNAS 5.822 unit.
Untuk memperluas akses, BP Tapera menambah dua bank penyalur baru, yaitu Bank Nobu dan Bank Artha Graha, sehingga total bank penyalur aktif mencapai 41 institusi.
Strategi Percepatan Penyaluran FLPP
BP Tapera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menganalisis lebih dari 111 ribu debitur di aplikasi Sikasep yang statusnya belum diproses bank. Tujuannya agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, BP Tapera akan menggelar akad massal untuk 25 ribu unit rumah subsidi pada 29 September 2025 di Cileungsi, Bogor.
Acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR RI, perwakilan bank penyalur, serta pihak pengembang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program FLPP dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak.
Dukungan Kementerian Memperluas Penerima Manfaat
Heru menjelaskan bahwa capaian penyaluran FLPP juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dukungan ini memungkinkan BP Tapera memperluas segmentasi penerima manfaat, termasuk kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Kini, semakin banyak MBR dari berbagai latar belakang, seperti pengemudi transportasi online, asisten rumah tangga, guru, petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, hingga TNI dan Polri, yang bisa memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. Penambahan kuota menjadi 350 ribu unit pada 2025 akan semakin membuka peluang bagi MBR, termasuk generasi milenial dan Gen Z, untuk memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan para pengembang, program FLPP diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!