Kepedulian Industri Komponen Lokal terhadap Pengembangan Kendaraan Listrik
Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor (GIAMM) mengungkapkan bahwa sebagian besar produsen kendaraan listrik (EV) yang beroperasi di Indonesia membangun atau bekerja sama dengan industri komponen lokal. Namun, pengusaha komponen melihat bahwa mayoritas pabrik EV asal Tiongkok cenderung mengimpor seluruh komponennya pada tahun depan.
Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmad Basuki, menjelaskan bahwa kegiatan perakitan kendaraan listrik dapat berkontribusi dalam perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khusus EV hingga 30%. Ia menilai bahwa pelatihan dan pengembangan teknologi akan membantu produsen EV dalam negeri mencapai target minimum TKDN sebesar 40% pada tahun depan.
"Perhitungan TKDN khusus EV harus dikaji ulang, seharusnya menggunakan metode TKDN normal saja. Menurut saya, penghitungan TKDN untuk EV tidak tegas dan terlalu ringan," ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (25/9).
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mencatat bahwa hingga akhir tahun ini, ada 12 pabrik EV baru yang akan beroperasi. Hal ini membuat total realisasi investasi industri EV nasional mencapai Rp 19,9 triliun dengan kapasitas produksi sebesar 374.000 unit per tahun.
Tantangan dalam Produksi Komponen Lokal
Basuki memberikan sinyal bahwa seluruh pabrik baru yang beroperasi akhir tahun ini akan memanfaatkan penghitungan TKDN khusus EV. Meskipun demikian, ia mengakui adanya produsen EV yang mulai menjajaki produksi komponen di dalam negeri, salah satunya adalah PT BYD Indonesia.
Pertemuan bisnis antara BYD dan anggota GIAMM telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, kerja sama bisnis untuk memasok komponen EV besutan BYD di dalam negeri belum terwujud hingga saat ini.
Menurut Basuki, ada dua hal utama yang menghambat kerja sama tersebut. Pertama, biaya produksi industri komponen lokal yang dinilai masih tinggi. Ini membuat produsen EV asal Tiongkok lebih memilih menggunakan penghitungan TKDN khusus EV.
Selain itu, Basuki menyebutkan bahwa belum ada kesepakatan terkait syarat dan ketentuan pembayaran antara industri komponen lokal dan pabrik EV. Ia menemukan bahwa mayoritas produsen EV menginginkan pembayaran komponen dilakukan lebih dari 30 hari setelah pengiriman.
"Industri komponen di dalam negeri biasa memiliki ketentuan pembayaran 30 hari setelah pengiriman. Jika diminta lebih lama, industri komponen akan menanggung biaya tambahan. Itu yang belum sepakat menurut saya," katanya.
Impor Kendaraan Listrik dan Kebijakan Pemerintah
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa kata kunci dalam peningkatan penggunaan EV di dalam negeri adalah produksi lokal. Rachmat mengakui bahwa volume impor kendaraan listrik secara utuh (CBU) melonjak beberapa tahun terakhir akibat insentif peniadaan bea masuk dan pajak pertambahan nilai barang mewah.
Rachmat menjelaskan bahwa impor EV pada tahun lalu naik sekitar sembilan kali lipat dari sekitar 2.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 18.000 unit. Ia memprediksi bahwa volume impor EV CBU akan naik lebih dari 250% menjadi 65.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total penjualan EV pada tahun ini diperkirakan mencapai 100.000 unit dengan produksi lokal sekitar 35.000 unit.
Namun, Rachmat menekankan bahwa seluruh penjualan tersebut akan beralih ke dalam negeri mulai tahun depan. Sebab, pemerintah tidak akan memperpanjang insentif impor EV CBU pada tahun depan. Penjualan EV yang diproduksi di dalam negeri pada tahun depan setidaknya mencapai 100.000 unit.
"Memang EV saat ini masih impor. Namun kami memberikan izin impor tersebut kepada pelaku yang berjanji membangun pabrik EV di dalam negeri," ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!