Pengelolaan Dapur Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tidak Profesional
Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga (PPJI), Minerva Taran, mengungkapkan bahwa pengelolaan dapur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan secara profesional. Menurutnya, hal ini bukan hanya kesalahan strategi, tetapi juga kecerobohan sistemik yang berdampak pada kegagalan program tersebut.
Minerva menjelaskan bahwa beberapa dapur MBG disewa oleh pemerintah dari pengusaha jasa boga. Namun, pemerintah kemudian menugaskan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang hanya mendapatkan pelatihan selama tiga bulan, untuk mengelola ribuan porsi makanan. Ia menilai bahwa awal pengelolaan dapur MBG tidak dilakukan oleh pengusaha jasa boga yang profesional, melainkan orang-orang baru yang dipaksa belajar secara instan dan belum memiliki pengalaman dalam manajemen dapur.
Saat ini, terdapat sekitar 8.000 dapur MBG. Meskipun beberapa pengusaha jasa boga profesional juga memiliki dapur tersebut, Minerva menyebut bahwa banyak orang dekat pemerintah, anggota DPR, serta masyarakat sekitar lokasi dapur MBG juga terlibat dalam pengelolaannya. Hal ini membuat risiko kegagalan program sangat tinggi karena kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan.
Minerva juga menyampaikan bahwa cita-cita kehadiran program MBG yang seharusnya memberikan asupan gizi bagi siswa, berpotensi menjadi racun gratis jika makanan tidak dibuat dengan profesional atau salah dalam pengolahan. “Anak-anak yang seharusnya pulang dengan perut kenyang, malah pulang dengan muntah, diare, dan trauma,” ujarnya yang juga memiliki usaha katering di Jakarta.
Untuk mengatasi kegagalan yang semakin sering terjadi, Minerva merekomendasikan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terkait pengelolaan dapur dalam program MBG. “Ini bukan soal memasak saja, ini soal manajemen risiko, keamanan pangan, dan standar gizi. Jangan serahkan nyawa anak-anak ke tangan amatiran yang baru kursus tiga bulan,” ujarnya.
Standar Operasional Proses Diperbaiki
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Dayang, mengklaim bahwa standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dapur MBG telah diperbarui. Ia menyebut bahwa SPPG dan mitra atau yayasan yang terlibat dalam program ini wajib menyediakan satu chef dan satu chef pendamping. SOP baru ini diterapkan setelah melihat banyak kasus keracunan MBG belakangan ini.
Kewajiban menyediakan chef tersebut, menurut Nanik, bertujuan untuk meminimalisir insiden keracunan massal yang sebelumnya menyerang banyak siswa akibat mengonsumsi makanan dari program MBG. “Kalau dia seorang chef tersertifikasi, dia pasti paham ini,” ujarnya dalam konferensi pers soal Verifikasi Calon Mitra Program MBG di Artotel Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.
Penutupan Dapur dan Investigasi
Berkaitan dengan kasus keracunan massal di Bandung Barat, Nanik menyatakan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut telah ditutup. Tim investigasi BGN menemukan bahwa dapur tersebut tidak menjalankan SOP. Dia menegaskan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran berat dan BGN meminta maaf atas insiden tersebut.
Nanik juga menyampaikan bahwa kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah yang mengorbankan kesehatan anak mungkin akan dibawa ke ranah pidana. “Bila teridentifikasi ada unsur pidana atau kesengajaan (bisa saja),” ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!