Mendorong Komitmen Net Zero Emission 2060 dengan Strategi yang Tepat
Institut untuk Reformasi Layanan Essensial (IESR) mengajak pemerintah Indonesia untuk segera mewujudkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Hal ini disampaikan saat Presiden berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9/2025). Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa Indonesia dapat mencapai NZE lebih cepat melalui strategi reforestasi seluas 12 juta hektar dan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, ia juga menyebut bahwa Indonesia siap menciptakan lapangan kerja hijau serta menempatkan negara sebagai pusat solusi pangan, energi, dan ketahanan air.
Menanggapi pernyataan Presiden tersebut, CEO IESR Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa optimisme Presiden harus terwujud dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang sedang dalam proses finalisasi. Berdasarkan hasil konsultasi publik Agustus 2024, IESR menilai bahwa target penurunan emisi dalam Second NDC masih kurang ambisius. Target emisi tanpa syarat tercatat lebih rendah 8% dan target bersyarat lebih rendah 9–17% dibanding Enhanced NDC (ENDC), terutama di luar sektor kehutanan dan lahan (FOLU).
Fabby menekankan bahwa selain fokus pada FOLU, target Second NDC juga harus meningkatkan upaya di sektor energi. Untuk tetap sesuai dengan jalur 1,5°C, bauran energi terbarukan harus mencapai 40–45% pada 2030 dan 55% pada 2035.
"Walaupun baru-baru ini Presiden memerintahkan pengembangan 100 GW PLTS dan baterai di masa pemerintahannya, rencana implementasinya belum jelas. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang baru diundangkan ternyata target bauran di sana masih belum selaras dengan peta jalan 1,5°C," ujar Fabby dalam pernyataan resmi, Rabu (24/9).
IESR memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan ambisi dan kredibilitas target iklim Indonesia. Pertama, mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tua dan tidak efisien sebesar 9 GW hingga 2035, sesuai dengan Peraturan Presiden 112/2022, Astacita No. 2 tentang ekonomi hijau, dan Peraturan Menteri ESDM 10/2025 tentang peta jalan transisi energi. Rencana ini harus didampingi dengan pembangunan energi terbarukan hingga 100 GW.
Kedua, mereformasi subsidi bahan bakar fosil untuk mendorong efisiensi energi dan mengurangi impor BBM. Ketiga, mempercepat efisiensi dan konservasi energi melalui standardisasi, sertifikasi, serta kemudahan akses modal, sehingga industri dan bangunan bisa menekan emisi sekaligus menghemat biaya jangka panjang.
Keempat, menindaklanjuti komitmen Global Methane Pledge untuk memangkas emisi metana global sebesar 30 persen pada 2030, yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada 2021. Langkah-langkah ini sangat penting agar target NZE Indonesia dapat tercapai secara realistis dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!