Wamenhan: Ancaman Stabilitas Politik dan Ekonomi dari Perang Narasi dan Infiltrasi Kebijakan

Ancaman Modern yang Mengancam Kedaulatan Negara

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa terdapat ancaman modern yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Ancaman ini dikenal sebagai Narrative and Legal Warfare (NLW), atau perang narasi dan infiltrasi kebijakan. Menurutnya, bentuk ancaman ini sangat berbahaya karena bertujuan untuk memengaruhi opini publik, menciptakan polarisasi, serta berdampak langsung terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional.

"Tujuan dari dua bentuk perang tersebut jelas, memengaruhi opini publik, memanipulasi persepsi, menciptakan polarisasi, hingga mencapai tujuan strategis tertentu yang merugikan kepentingan nasional," ujar Donny dalam dialog publik bertajuk "Defence Intellectual Community: Memperkokoh Narasi dan Tatanan Negara untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa" di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Target Serangan NLW

Serangan NLW seringkali menargetkan isu-isu terkait komoditas strategis yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 2014. Contohnya adalah kelapa sawit, tembakau, dan produk pertambangan. Sektor-sektor ini kerap menjadi sasaran karena penting bagi perekonomian nasional. Selain sebagai sumber utama pendapatan negara, sektor-sektor ini juga menjadi penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang.

Untuk menangkal ancaman ini, Donny menekankan pentingnya menerapkan konsep Defence Intellectual Management (DIM) yang digagas oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Lewat konsep ini, negara bisa mengatasi masalah kompleks perihal keamanan yang tidak bisa diatasi hanya dengan alutsista.

“Kita membutuhkan kemampuan DIM yang multiguna, mampu beradaptasi, dan merespons ancaman nirmiliter yang semakin canggih,” katanya.

Peran Media dan Narasi dalam Perang Narasi

Senada dengan Wamenhan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pertahanan RI Dave Laksono menyatakan bahwa perang narasi dengan memanfaatkan kanal komunikasi modern sering kali menggunakan isu global untuk melemahkan posisi Indonesia. Narasi negatif dilontarkan untuk membentuk persepsi publik dengan tujuan menyerang lawan pada tingkat domestik maupun global.

"Narasi negatif seringkali diciptakan untuk memecah belah. Kekuatan media dan narasi ini digunakan untuk menyerang lawan-lawan, baik di tingkat domestik maupun global," ujarnya.

Proksi Asing dalam Pemerintahan

Dari sudut pandang hukum internasional, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa proksi asing bahkan dapat menyusup ke dalam pemerintahan guna menekan industri strategis nasional. Ia memberikan contoh pelemahan industri tembakau lewat perjanjian internasional dan kampanye negatif, termasuk dugaan masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) melalui kementerian. Padahal, perjanjian ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

"Mereka menggunakan proksi. Proksinya siapa? Kementerian kita sendiri," kata Hikmahanto.

Pentingnya Kesejahteraan Sektor Pertanian

Dari perspektif ekonomi pertanian, Guru Besar IPB University Prof. Bungaran Saragih menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan serius keberlangsungan sektor pertanian dari hulu ke hilir. Ia menekankan bahwa sektor agribisnis merupakan ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu bagian dilemahkan, maka ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional bisa terancam.

Bungaran juga mengingatkan bahwa tanpa proteksi serius terhadap sektor hilir seperti tembakau dan sawit, Indonesia berisiko mengalami deindustrialisasi dan stagnasi ekonomi di angka 5 persen.

"Tanpa ketahanan pangan, kita tidak punya kedaulatan. Kalau kita tidak mau berdaulat, maka 5–10 tahun yang akan datang, sistem pertahanan kita harus diubah," katanya.