Wamenhan Donny Ermawan: Ancaman Perang Baru yang Harus Diwaspadai

Peran dan Tantangan dalam Menghadapi Serangan Narasi dan Hukum

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai upaya eksternal yang bertujuan mengganggu kedaulatan bangsa. Ia menyampaikan pernyataan ini saat membuka diskusi publik dengan tema “Defence Intellectual Community: Memperkokoh Narasi dan Tatanan Negara untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa” di Jakarta, Rabu (24/9). Diskusi ini diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan, Aliansi Cendekia Tagaroa, dan President Club.

Donny menjelaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya datang dari agresi militer, tetapi juga melalui narasi dan hukum, yang dikenal sebagai narrative and legal warfare (NLW). Di bidang ekonomi dan kesejahteraan, NLW sering menargetkan komoditas strategis yang dilindungi oleh UU Perkebunan, seperti kelapa sawit dan tembakau, serta produk pertambangan. Komoditas-komoditas ini memainkan peran penting dalam pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja.

Serangan Berbasis Narasi dan Hukum

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa isu-isu seputar komoditas strategis nasional sering menjadi bagian dari kontestasi global. Menurutnya, persaingan antarnegara saat ini bukan lagi tentang ideologi, tetapi lebih pada pasar. Serangan NLW terhadap ketahanan ekonomi negara menargetkan komoditas strategis seperti kelapa sawit dan tembakau, yang merupakan bentuk neokonalisme atau penjajahan baru.

Ia menambahkan bahwa pasar berkorelasi dengan lapangan kerja, sementara lapangan kerja berkorelasi dengan kesejahteraan. Kesejahteraan inilah yang mendorong negara berkembang maju. Oleh karena itu, perlunya perlindungan terhadap komoditas strategis ini sangat penting.

Pendekatan Defensif Melalui Intelektual

Budi Susilo Soepandji, mantan Gubernur Lemhanas, menekankan bahwa menghadapi NLW tidak cukup hanya mengandalkan perhitungan ekonomis. Diperlukan fondasi kuat dari jati diri bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk menangkal dampak negatif NLW, Wamenhan Donny mengingatkan konsep Defence Intellectual Management (DIM) yang berasal dari Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.

DIM mencakup pelibatan intelektual Indonesia yang sadar akan pentingnya kedaulatan negara. Donny menjelaskan bahwa kompleksitas permasalahan NLW tidak cukup dihadapi hanya dengan alat utama sistem persenjataan modern atau organisasi militer canggih. Kita membutuhkan kemampuan DIM agar tercipta kapasitas adaptif yang mampu merespons berbagai tantangan nirmiliter yang semakin canggih.

Strategi untuk Menghadapi Serangan Berbasis Narasi

Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Bidang Tata Negara Kementerian Pertahanan RI, menekankan bahwa serangan berbasis narasi ini memanfaatkan isu-isu global untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional. Ia menekankan pentingnya tidak terpecah belah oleh isu seperti HAM dan lingkungan, yang bisa mengorbankan kedaulatan negara.

Untuk menghadapi hal ini, dialog ini menekankan penerapan Defence Intellectual Management (DIM), menjadi kesadaran bersama. Hal ini dilakukan melalui pendekatan Defence Intellectual Community, sehingga terbangun imunitas bangsa dari serangan nirmiliter yang mengandalkan kekuatan intelektual multidisiplin.

Konsolidasi dan Kesadaran Bersama

Dr. Oktaheroe Ramsi, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, menyatakan bahwa pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum, perlu mengkonsolidasikan diri dalam menghadapi NLW. Diskusi publik ini turut dihadiri tokoh lintas sektor, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan legislatif.

Perbincangan berjalan dinamis dalam menyoroti pentingnya membangun narasi penyeimbang berbasis data, hukum, maupun kepentingan nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah berbagai dinamika geopolitik. Melalui dialog publik ini, diharapkan berbagai lapisan masyarakat di Tanah Air semakin sigap memperkokoh narasi dan sistem hukum nasional, sehingga dapat menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.