Perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia Masih Dalam Proses Pembahasan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih dalam proses pembahasan mengenai rencana penambahan saham bagi Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini menjadi salah satu syarat agar PTFI dapat mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) setelah tahun 2041.
Bahlil telah melakukan rapat bersama dengan Freeport McMoran dan PTFI pekan ini untuk membahas isu tersebut. Ia menyatakan, "Rencana saya (mungkin) selesai awal Oktober, baru kami akan (mengambil) keputusan final dengan pihak Freeport." Penyataan ini menunjukkan bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan belum ada keputusan akhir.
Rencana Penambahan Saham yang Masih Tidak Final
Menurut Bahlil, pemerintah sedang berupaya agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan saham di atas 10% atau bahkan sampai dengan 12%. Namun, hal ini belum memiliki status final. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 51% saham PTFI, sementara sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran, perusahaan induk yang berada di Amerika Serikat (AS).
Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa sebagian dari tambahan saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Hal ini dilakukan setelah tahun 2041, dengan tujuan agar eksplorasi dapat terus berlangsung.
Tambahan Saham Tanpa Biaya
Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintah berupaya agar tambahan saham yang diperoleh Indonesia tidak memerlukan biaya. Ia menjelaskan, "Ya, itu tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID."
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa tambahan saham ini tidak memberatkan pihak Indonesia, terutama BUMD Papua dan MIND ID yang akan menerima bagian dari saham tersebut.
Alasan Perpanjangan IUPK
Perpanjangan IUPK PTFI diperlukan karena mekanisme eksplorasi di tambang bawah tanah berbeda dengan tambang open pit atau terbuka. Produksi PTFI saat ini berasal dari tiga tambang utama, yaitu GBC, Deep Mill Level Zone, dan Big Gossan.
Produksi tembaga dan emas PTFI pada periode 2020-2021 berasal dari hasil eksplorasi yang dimulai sejak 2004, sehingga membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun. Jika IUPK tidak diperpanjang, maka puncak produksi Freeport akan terjadi pada tahun 2035, setelah itu produksi akan menurun.
Bahlil menegaskan bahwa jika IUPK tidak diperpanjang, maka akan berdampak pada produktivitas perusahaan, pendapatan negara, lapangan pekerjaan, serta ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional.
Arahan Presiden
Bahlil juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perpanjangan IUPK ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, dan akan menjadi prioritas dalam beberapa waktu ke depan.
Dengan demikian, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport McMoran masih berlangsung, dan keputusan akhir akan diambil setelah proses pembahasan selesai.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!