Bakamla RI Meraih Opini WTP dari BPK untuk Tahun Anggaran 2024
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Tahun Anggaran 2024, Bakamla RI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di lembaga tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Opini WTP diberikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla. Penyerahan dilakukan di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (25/9). Prosesi ini menandai kesuksesan yang diraih oleh Bakamla dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
Dalam penilaian BPK, laporan keuangan Bakamla RI per 31 Desember 2024 dinilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi unsur kewajaran secara material. Hal ini menunjukkan bahwa Bakamla RI mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Meski demikian, BPK tetap memberikan beberapa catatan penting sebagai bahan evaluasi. Di antaranya adalah perbaikan tata kelola kontrak, penyelesaian setoran denda keterlambatan, serta penataan hibah yang perlu segera dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, opini WTP tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, melainkan juga tantangan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola. "Kami bersyukur atas capaian ini. Namun, kami tidak berhenti di sini. Semua catatan BPK akan menjadi pedoman evaluasi agar pengelolaan keuangan di Bakamla lebih baik ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut, Irvansyah menegaskan bahwa jajarannya akan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara menyeluruh. Fokus tindak lanjut mencakup penguatan pengelolaan aset, kepatuhan terhadap kontrak, serta pengamanan BMN di seluruh satuan kerja. "Kami ingin memastikan bahwa keuangan negara yang dikelola Bakamla benar-benar memberikan manfaat optimal," tambahnya.
Dalam acara tersebut, Inspektur Bakamla RI, Laksma Bakamla Dr. Burhanuddin, juga mendapatkan penghargaan khusus dari BPK. Piagam tersebut diberikan atas keberhasilan dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dengan tingkat penyelesaian 85,21 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen Bakamla tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui aksi di lapangan.
Pencapaian opini WTP kali ini sekaligus memperkuat reputasi Bakamla RI sebagai lembaga penjaga laut yang tidak hanya berfokus pada tugas operasional, tetapi juga mengedepankan integritas dalam mengelola anggaran negara. Dengan kinerja yang terus berkembang, Bakamla RI semakin menunjukkan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!