Pelantikan 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Cilacap
Pada Jumat, 26 September 2025, sebanyak 17 pejabat pimpinan tinggi pratama resmi dilantik oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi penataan birokrasi dan penyegaran struktur pemerintahan di wilayah Kabupaten Cilacap. Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dapat meningkat, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Berikut adalah daftar nama-nama pejabat yang dilantik:
- Ahmad Nurlaeli – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Bambang Tujiatno – Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Arida Puji Hastuti – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Ferry Adi Dharma – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
- Bayu Prahara – Kepala BKPSDM
- Bintang Dwi Cahyono – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
- Budi Santosa – Asisten Administrasi Umum Sekda
- Hamzah Syafroedin – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Jarot Prasojo – Kepala Badan Kesbangpol
- Luhur Satrio Muchsin – Kepala Bapenda
- Mochamad Ichlas Riyanto – Kepala Dinas Sosial, P3A
- Paiman – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Sigit Widyanto – Kepala Dinas Pertanian
- Sri Murniyati – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
- Sumbowo – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
- Taryo – Kepala BPBD
- Basuki Priyo Nugroho – Sekretaris DPRD Cilacap
Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Baru
Dalam sambutannya, Bupati Syamsul menekankan pentingnya respons cepat terhadap dinamika kebutuhan daerah. Ia menyampaikan bahwa saat ini, dana transfer pusat mengalami pengurangan sebesar Rp393 miliar. Hal ini memaksa OPD untuk lebih kreatif dalam mencari solusi dan menggali potensi pendapatan asli daerah.
“Kita tidak bisa hanya menunggu. OPD harus mampu menghadirkan terobosan, membuka peluang kerja sama, dan memanfaatkan aset daerah secara optimal,” tegasnya.
Selain itu, Syamsul juga menyampaikan rencana penerapan sistem evaluasi kinerja jangka pendek. Evaluasi akan dilakukan dalam enam bulan, tanpa harus menunggu dua tahun masa jabatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pejabat mampu berkontribusi secara maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Tujuan Pelantikan
Pelantikan 17 pejabat pimpinan tinggi pratama ini diharapkan dapat memperkuat kinerja OPD dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan adanya penyesuaian struktur pemerintahan, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik, kreatif, dan kolaboratif. Selain itu, pelantikan ini juga menjadi momentum bagi para pejabat baru untuk menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Bupati Syamsul berharap, dengan keberadaan pejabat baru yang memiliki latar belakang dan keahlian berbeda, dapat memberikan inovasi dan perubahan positif di berbagai sektor pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!