BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Informal Majalengka

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Majalengka

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Majalengka baru-baru ini menggelar kegiatan sosialisasi bersama para pemilik perusahaan yang berada di Kabupaten Majalengka. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Fitra pada hari Rabu, 24 September 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemilik perusahaan serta masyarakat pekerja terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Majalengka, Ardi Nugraha Harahap, menyampaikan bahwa sosialisasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Baik kepada pemilik perusahaan maupun masyarakat pekerja, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami manfaat dan kewajiban dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut data yang diperoleh, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Majalengka saat ini hanya mencapai 29 persen dari total angkatan kerja sekitar 500 ribu orang. Ardi menilai bahwa hal ini masih jauh dari target ideal yang diharapkan. Ia menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada kesadaran masyarakat dan regulasi yang belum cukup kuat.

“Sosialisasi harus terus dilakukan, karena kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan. Untuk sektor formal, kesadaran perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sudah cukup tinggi. Namun, tantangan utamanya ada di sektor informal,” ujar Ardi.

Ia menambahkan bahwa dari sekitar 200 ribu pekerja sektor informal di Majalengka, hanya sekitar 7 persen yang terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menjadi perhatian serius karena pekerja informal cenderung lebih rentan terhadap risiko kerja.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki target cakupan kepesertaan sebesar 50 persen setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya terus membangun komunikasi dengan berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Ardi menyatakan bahwa dukungan pemerintah daerah cukup baik. Namun, ia menilai bahwa regulasi untuk mendorong perlindungan pekerja informal masih perlu diperkuat. Menurutnya, sektor formal relatif lebih teratur, sehingga fokus utama saat ini adalah bagaimana mendorong regulasi di sektor informal.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan Majalengka juga mendorong pemerintah untuk lebih peduli terhadap perlindungan pekerja, khususnya di sektor informal. Ardi berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih agar masyarakat yang bukan penerima upah juga terlindungi.

Dalam waktu dekat, BPJS Ketenagakerjaan Majalengka akan memprioritaskan sosialisasi ke dinas-dinas yang memiliki banyak proyek pekerjaan. Langkah ini dilakukan agar kepedulian terhadap perlindungan pekerja semakin meningkat, sesuai dengan regulasi dan peraturan bupati yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal.