
Peran BP Taskin dalam Pemenuhan Kebutuhan Gizi dan Pengentasan Kemiskinan
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki tugas penting dalam menyosialisasikan program prioritas pemerintah. Salah satu program yang menjadi fokus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Tugas ini diberikan melalui komunikasi langsung dengan Sekretaris Kabinet.
Budiman mengatakan bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BP Taskin bertanggung jawab untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan serta wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ini, BP Taskin mencatat ada 131 kota/kabupaten yang masuk dalam kategori kantong kemiskinan. Dari jumlah tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta BP Taskin untuk menyiapkan 1.000 titik di setiap daerah sebagai tempat pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Budiman, BP Taskin hanya berperan sebagai pengakselerasi proses, sementara anggaran pembangunan SPPG tetap berada di bawah tanggung jawab BGN. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya membantu mempercepat proses, bukan mengambil alih. Permintaan pembangunan SPPG juga telah sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti kawasan pegunungan di Papua Pegunungan. Namun, pembangunan di daerah tertinggal tidak bisa disamakan dengan di kota. “Ada fleksibilitas karena sering kali jumlah penerima manfaatnya sedikit,” ujarnya.
Budiman menekankan bahwa SPPG tidak wajib dibangun di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) karena keterbatasan infrastruktur. Ia menyoroti kompleksitas geografi yang ada, bahkan menyarankan agar memaksimalkan kantin sekolah setempat jika diperlukan.
Selain itu, BP Taskin juga berupaya mendampingi pemerintah daerah agar percepatan pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Budiman menyatakan bahwa BP Taskin berfungsi seperti institusi lain yang terkait dengan isu pengentasan kemiskinan.
Konsep Pemberdayaan Ekonomi Biru Berbasis Aglomerasi
Budiman juga memperkenalkan konsep pemberdayaan ekonomi biru berbasis aglomerasi. Konsep Semi Closed-Look Supply Chain Aglomerasi ini menempatkan masyarakat miskin sebagai bagian utama dari rantai pasok. Dalam program MBG, ia mendorong penggunaan bahan makanan yang berasal dari daerah sekitar.
BP Taskin mulai menerapkan konsep ini di beberapa klaster, seperti Brebes-Cirebon-Indramayu-Kuningan, Lombok, dan wilayah lainnya. Untuk klaster Brebes-Cirebon, pihaknya akan memulai dari industri pangan atau beras, dengan target petani-petani miskin ekstrem. Budiman menekankan bahwa konsep ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara langsung dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan pendekatan ini, BP Taskin berharap dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program-program seperti MBG dan SPPG diharapkan mampu memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin, terutama dalam hal gizi dan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi berbasis aglomerasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!