Penguatan Sinergi antara Kemendagri dan OJK untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkuat kerja sama dalam upaya penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tujuan utama dari sinergi ini adalah meningkatkan inklusi keuangan di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya fokus pada masyarakat yang belum memahami sistem keuangan secara baik.
“Penguatan akses keuangan sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat. Kita perlu menyentuh titik yang tepat agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujar Mendagri saat menerima audiensi Dewan Komisioner OJK dan rombongan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/9).
Sinergi ini didasarkan pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan TPAKD. SE ini dikeluarkan sebagai langkah strategis untuk mempercepat akses keuangan daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. TPAKD memiliki beberapa tujuan utama, seperti:
- Memperluas akses keuangan
- Menggali potensi ekonomi daerah
- Optimalisasi sumber dana
- Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
TPAKD akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pengarah terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI). Tugas utama TPAKD meliputi:
- Melakukan monitoring dan evaluasi
- Merumuskan rekomendasi kebijakan
- Memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Pemda)
- Menyusun program percepatan akses keuangan
Mendagri menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai sistem keuangan yang baik dan legal. Ia juga mendorong adanya pemetaan tingkat inklusi keuangan di setiap daerah agar intervensi bisa lebih terukur. Data tersebut penting untuk mengetahui daerah mana yang memiliki tingkat inklusi rendah atau tinggi, mirip dengan data inflasi.
Menurutnya, ketika data tersedia di level kabupaten/kota, kepala daerah dapat bertindak lebih cepat. Selain itu, pendidikan keuangan sangat penting untuk membantu masyarakat memahami sistem perbankan yang sering dianggap rumit dibandingkan praktik rentenir atau pinjaman online ilegal. Kemendagri juga mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan dan asosiasi pemerintah daerah untuk memperluas literasi keuangan.
“Kita bisa memanfaatkan jaringan lain untuk mencapai target literasi. Misalnya, bekerja sama dengan dunia perbankan dan asosiasi pemerintah daerah,” jelas Mendagri.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga sebagai motor penggerak literasi dan inklusi keuangan. TPAKD diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat jasa keuangan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. OJK juga berkomitmen untuk mendukung business matching antara pelaku industri utama di daerah dengan sektor jasa keuangan.
“Kita melakukan program meningkatkan inklusi keuangan melalui TPAKD,” ujarnya.
Mahendra menekankan pentingnya literasi keuangan dalam mencegah praktik investasi ilegal. Literasi keuangan menjadi kunci untuk membuat masyarakat lebih waspada terhadap risiko maupun manfaat dari layanan keuangan. Oleh karena itu, OJK telah melakukan penguatan, termasuk melalui Anti-Scam Center yang dapat menelusuri transaksi mencurigakan. Semua perangkat ini diharapkan bisa diakses oleh pemerintah daerah hingga masyarakat umum.
“Sehingga mereka yang kita berikan pemahaman-pemahaman literasinya,” tandasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APUPPT dan Daerah Bambang Mukti Riyadi; serta Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Mohammad Ismail Riyadi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!