Kemenkeu Serahkan Lahan BLBI ke Bank Tanah untuk 3 Juta Rumah

Pemanfaatan Aset Bekas BLBI untuk Program Tiga Juta Rumah

Pemerintah tengah mempertimbangkan penggunaan lahan-lahan yang sebelumnya menjadi bagian dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai salah satu sumber daya dalam program pembangunan tiga juta rumah. Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai langkah terkait rencana ini, termasuk proses administratif dan koordinasi dengan instansi terkait.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban, menjelaskan bahwa pihaknya akan lebih dulu menyerahkan lahan eks BLBI kepada Bank Tanah. Proses ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi pemanfaatan aset tersebut dalam berbagai program pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.

“Kami akan melakukan penyertaannya kepada Bank Tanah, baru kemudian itu dijadikan program oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujarnya saat ditemui di Gedung Wisma Mandiri 2, Rabu (25/9) malam.

Selain lahan eks BLBI, Rionald juga menyebutkan bahwa aset hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan dalam program tiga juta rumah. Namun, hingga saat ini, Kemenkeu masih menunggu kelengkapan data terkait aset-aset tersebut.

“Yang sifatnya rampasan negara, kami akan menunggu daftarnya dan kita berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung,” tambah Rionald.

Keterlibatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut baik rencana pemanfaatan aset bekas BLBI dan rampasan negara tersebut. Ia berharap penyerahan aset bisa segera dilakukan agar pihaknya dapat segera merealisasikan penggunaan lahan tersebut dalam program tiga juta rumah.

“Kami segera bisa membuat langkah nyata supaya bisa memanfaatkan aset-aset dari bekas korupsi dan sebagainya yang ada di Kementerian Keuangan itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat,” kata Ara, sapaan akrab Menteri PKP.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Aset milik dua lembaga tersebut akan diserahkan ke Kemenkeu sebelum akhirnya digunakan dalam program pembangunan perumahan rakyat.

Langkah Kolaboratif untuk Pembangunan Perumahan

Pembangunan tiga juta rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kalangan menengah bawah. Dengan menggabungkan berbagai sumber daya, termasuk aset-aset yang sebelumnya tidak terpakai, pemerintah berharap bisa mencapai target tersebut secara efisien dan berkelanjutan.

Beberapa langkah penting yang akan dilakukan antara lain:

• Penyusunan daftar aset: Kemenkeu akan melakukan pemetaan dan inventarisasi aset-aset yang tersedia.
• Koordinasi lintas institusi: Memastikan komunikasi yang baik antara Kemenkeu, Bank Tanah, serta lembaga-lembaga lain yang terkait.
• Pemrosesan administratif: Melengkapi dokumen-dokumen hukum dan teknis terkait pengalihan aset.
• Pengembangan proyek: Menyiapkan desain dan konsep pembangunan perumahan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, pemerintah yakin dapat memaksimalkan potensi aset-aset yang ada untuk mendukung program perumahan rakyat. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan solusi nyata atas tantangan perumahan yang semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia.