Kementan Mengakui Risiko Penyelewengan dalam Penyaluran Pupuk Subsidi
Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui adanya risiko penyelewengan dalam proses penyaluran pupuk subsidi, terutama akibat keterbatasan data yang dimiliki pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kapoksi Pengawasan Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Henry Y. Rahman, dalam diskusi bersama Ombudsman RI di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.
Menurut Henry, basis data yang digunakan saat ini dinilai masih lemah dan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ia menjelaskan bahwa basis data yang ada bersifat tabular, sehingga rentan menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dan kondisi sebenarnya. “Basis data kita sangat lemah, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Masalah ini berdampak pada penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang merupakan dokumen penting untuk menentukan kebutuhan sarana pertanian seperti pupuk, benih, dan alat mesin selama satu musim tanam. RDKK disusun oleh kelompok tani dengan bantuan penyuluh pertanian. Namun, karena keterbatasan data, proses penyusunan dokumen ini sering kali tidak akurat dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementan sedang mempersiapkan basis data spasial yang bertujuan untuk memastikan akurasi luas lahan pertanian sesuai dengan kondisi nyata. Meski demikian, Henry belum dapat memastikan kapan basis data tersebut akan selesai.
Tantangan dalam Penyaluran Pupuk Subsidi
Selain masalah basis data, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) juga menyampaikan bahwa penyaluran pupuk subsidi masih jauh dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2025, alokasi pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton. Namun, hingga 24 September 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 5,5 juta ton atau sekitar 58 persen dari target tersebut.
Senior Vice President Strategi Penjualan dan Pelayanan PIHC, Deni Dwiguna Sulaeman, mengungkapkan bahwa stok pupuk tidak menjadi masalah, karena kapasitas produksi perusahaan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan musim tanam. Namun, ia mengakui bahwa capaian penyaluran masih kurang dari target.
Deni menambahkan bahwa grafik permintaan pupuk subsidi beberapa hari terakhir menunjukkan tren positif, dengan rata-rata permintaan mencapai 30 ribu ton per hari. Meskipun demikian, dengan sisa waktu hingga akhir tahun, penyaluran pupuk subsidi diperkirakan masih di bawah target yang ditetapkan.
Upaya Perbaikan dan Evaluasi
Baik Kementan maupun PIHC sepakat bahwa evaluasi dan perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi sangat penting. Penguatan basis data, baik secara tabular maupun spasial, menjadi langkah utama untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha juga diperlukan agar penyaluran pupuk dapat lebih efektif dan efisien.
Dengan perbaikan sistem dan peningkatan koordinasi, diharapkan penyaluran pupuk subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyelewengan. Hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan para petani serta stabilitas produksi pertanian nasional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!