Otak Penculikan Kacab Bank BUMN Cempaka Putih Terlibat Kasus di Bareskrim Polri, Pindahkan Uang Ratu

Kasus Pembobolan Dana Bank dengan Nilai Miliaran Rupiah

Sebuah kasus besar terkait pembobolan dana bank telah mengungkap keterlibatan beberapa pihak yang terlibat dalam jaringan sindikat. Dalam kasus ini, para tersangka berinisial C alias Ken dan DH atau Dwi Hartono diketahui terlibat dalam tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan rekening dormant nasabah. Selain itu, mereka juga terkait dengan kasus penculikan kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Mohammad Ilham Pradipta.

Dari total 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya merupakan anggota sindikat utama yang melakukan pembobolan dana. Mereka bekerja sama untuk mengalihkan dana sebesar Rp 204 miliar dari rekening nasabah yang tidak aktif ke rekening lain. Proses ini dilakukan dengan bantuan kacab bank yang terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa sindikat ini memiliki peran masing-masing. Mulai dari pelaku pembobolan hingga pihak yang bertugas mencuci uang hasil kejahatan. Para tersangka ini menargetkan rekening dormant yang dinilai mudah diakses karena tidak aktif.

Barang Bukti yang Diamankan

Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Di antaranya adalah uang tunai senilai Rp 204 miliar, 22 unit telepon genggam, 1 unit hardisk eksternal kapasitas 2 terabyte, 2 DVR CCTV, 1 unit mini PC, serta 1 unit laptop. Barang bukti ini menjadi bukti kuat dalam proses penyidikan terhadap para tersangka.

Selain itu, polisi juga menemukan dokumen-dokumen penting yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan nanti. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para tersangka sangat terstruktur dan terencana.

Ancaman Hukuman yang Mengintai

Para tersangka dalam kasus ini disangkakan melanggar beberapa pasal undang-undang yang berlaku. Pertama, mereka diduga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pasal ini juncto Pasal 55 KUHP menyebutkan ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda hingga Rp 200 miliar.

Selanjutnya, tersangka juga terkena pasal terkait informasi dan transaksi elektronik. Yaitu Pasal 46 ayat (1) Juncto Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya mencapai 6 tahun penjara dan denda Rp 600 juta.

Tidak hanya itu, para tersangka juga terkena pasal terkait transfer dana. Pasal 82 dan Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memberikan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 20 miliar.

Terakhir, mereka juga terkena pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, ancaman hukuman yang diberikan adalah 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya tindakan kriminal yang terjadi dalam dunia perbankan. Tidak hanya sekadar pembobolan dana, tetapi juga adanya jaringan sindikat yang terorganisir dan saling berkoordinasi. Dengan ancaman hukuman yang cukup berat, para tersangka diharapkan dapat dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.