Penelusuran Aliran Dana Korupsi Kuota Haji
KPK masih terus melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam pengaturan kuota haji. Salah satu poin penting yang sedang diteliti adalah adanya aliran dana yang dikumpulkan oleh seseorang yang disebut sebagai "juru simpan". Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, posisi ini memiliki struktur berjenjang.
"Juru simpan ini memiliki tingkatan. Artinya, tidak hanya ada satu orang yang mengumpulkan uang tersebut dari satu sumber," jelas Asep saat diwawancarai oleh para jurnalis. Ia menjelaskan bahwa setiap travel haji memiliki peran sebagai pengumpul dana. Setelah itu, dana tersebut akan dialirkan ke asosiasi travel. Dari sana, dana kembali disetorkan kepada juru simpan di Kementerian Agama (Kemenag).
Di Kemenag sendiri, oknum yang terlibat juga memiliki hierarki. Ada yang bertugas pada level pelaksana, lalu ada yang berada di bawah direktorat jenderal, serta pejabat di tingkat lebih atas. Asep menambahkan bahwa dana yang dikumpulkan ini akhirnya akan sampai pada satu orang utama.
Besaran Setoran yang Diduga Dilakukan Travel
Dalam kasus ini, KPK menduga bahwa setiap travel haji yang berhasil memperoleh kuota tambahan harus membayar sejumlah uang tertentu. Besaran setoran tersebut berkisar antara USD 2.600 hingga USD 7.000 per kuota. Jumlah ini berbeda-beda tergantung pada ukuran dan kapasitas masing-masing travel.
Uang yang dibayarkan oleh travel tersebut diduga disetorkan melalui asosiasi haji. Selanjutnya, dana tersebut akan diterima oleh oknum di Kemenag. KPK menyatakan bahwa aliran uang ini tidak hanya sampai pada level bawahan, tetapi juga mencapai para pejabat hingga pimpinan di Kemenag.
Perkembangan Kasus Kuota Haji 2024
Kasus ini bermula dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Pemerintah Arab Saudi pada 2023 silam. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendapatkan tambahan 20 ribu kuota haji. Asosiasi travel haji kemudian mendengar informasi ini dan langsung menghubungi pihak Kemenag untuk membahas pembagian kuota.
Mereka diduga berusaha agar kuota haji khusus ditingkatkan melebihi batas yang telah ditentukan. Seharusnya, kuota haji khusus hanya boleh mencapai maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, terdapat kesepakatan untuk membagi kuota tambahan secara merata antara haji khusus dan reguler, yaitu 50%-50%.
Keputusan ini dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas. KPK masih terus mempelajari hubungan antara SK ini dengan rapat yang dilakukan sebelumnya.
Kerugian Negara yang Diakibatkan
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, kerugian negara yang timbul dari kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian ini muncul karena perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus. Akibatnya, dana haji yang seharusnya diperoleh negara dari jemaah haji reguler malah mengalir ke pihak travel swasta.
Langkah yang Dilakukan KPK
Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah melakukan beberapa langkah penting. Pertama, tiga orang dilarang keluar negeri, termasuk eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan staf khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; dan bos travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur.
Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, seperti rumah Gus Yaqut, Kantor Kemenag, tiga kantor asosiasi travel haji, kantor travel Maktour, rumah ASN Kemenag, serta rumah di Depok yang diduga merupakan tempat tinggal Gus Alex.
Baru-baru ini, KPK juga menyita dua unit rumah di kawasan Jakarta Selatan senilai Rp 6,5 miliar dari seorang ASN Ditjen PHU Kemenag. Uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut diduga berasal dari hasil korupsi kuota haji.
Gus Yaqut melalui pengacaranya, Mellisa Anggraini, menyatakan menghormati upaya KPK dalam mengungkap kasus ini melalui penggeledahan dan penyitaan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!