Sentimen Negatif Pasar Keuangan terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Baru
Pasar keuangan masih menunjukkan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Beberapa isu seperti pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketidakdisiplinan fiskal, serta dugaan intervensi terhadap independensi Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan utama.
Dampak dari sentimen negatif ini langsung terlihat pada pasar keuangan. Kurs rupiah pada hari Selasa (24/9/2025) pagi kembali melemah menjadi Rp 16.698 per dolar AS, mengalami penurunan dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di angka Rp 16.688 per dolar AS. Meski pada akhir perdagangan di pasar spot, rupiah sedikit menguat ke level Rp 16.684.
Selain itu, Credit Default Swap (CDS) juga mengalami kenaikan. CDS tenor 5 tahun naik dari 80 menjadi 81, sementara CDS tenor 10 tahun meningkat dari 126 ke 127. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit terhadap pemerintah semakin meningkat.
Penurunan suku bunga acuan BI secara tiba-tiba pada bulan September ini memperkuat kekhawatiran investor terhadap independensi bank sentral. Para investor khawatir bahwa kebijakan moneter yang diambil tidak sepenuhnya objektif dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor politik atau kebijakan fiskal.
Menurut Teuku Riefky, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, akar masalah terletak pada pengelolaan fiskal. Ia menilai bahwa porsi belanja untuk program-program populis di era Prabowo relatif lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya, sehingga membebani APBN.
“Belanja ini relatif dipaksakan melalui skema burden sharing dan efisiensi anggaran. Implikasinya merembet ke pos-pos lain, termasuk Transfer ke Daerah (TKD),” jelas Riefky dalam wawancaranya dengan ilmu.online, Selasa (24/9/2025).
Ia menegaskan bahwa meskipun dibutuhkan belanja agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal tersebut harus dilakukan dengan disiplin fiskal. Saat ini, penerimaan pajak stagnan, sementara banyak belanja yang tidak tepat sasaran seperti Mekanisme Bantuan Ganda (MBG). Seharusnya, belanja dialokasikan untuk program produktif dan didukung oleh peningkatan penerimaan.
Riefky menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap program populis yang menggerus ruang fiskal. Pemerintah harus kembali mengembalikan disiplin fiskal dan menghilangkan fiscal dominance yang muncul dari burden sharing.
Tantangan Pengelolaan Fiskal yang Mengancam Stabilitas Ekonomi
Pengelolaan fiskal yang tidak terencana dapat menyebabkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya tekanan pada APBN, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: - Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. - Memastikan belanja tidak hanya bersifat populis, tetapi juga berdampak nyata pada masyarakat. - Meningkatkan penerimaan melalui reformasi pajak dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan investor dan menjaga kinerja pasar keuangan yang stabil.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!