Pemerintah Memastikan Penggunaan Anggaran Makan Bergizi Gratis
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam rencana tersebut, sebanyak 20 lokasi pelaksanaan MBG akan dikunjungi oleh anggota Kementerian Keuangan yang berada di wilayah masing-masing.
Purbaya mengungkapkan rencana ini setelah melakukan kunjungan ke kantor Badan Gizi Nasional pada Jumat, 26 September 2025. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan pelaksanaan program. “Kita ingin memastikan apakah pelaksanaannya benar atau tidak. Tujuannya hanya untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian,” ujarnya.
Langkah ini juga bertujuan untuk menghindari masalah dalam audit di masa depan. Purbaya menegaskan bahwa pemantauan akan dilakukan dengan melibatkan anggota Kementerian Keuangan di daerah. “Saya sudah mengirimkan beberapa anggota kementerian ke daerah. Kami memilih 20 titik secara acak. Kami akan melihat bagaimana pelaksanaannya,” tambahnya.
Menurut Purbaya, langkah ini justru membantu program yang dijalankan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, agar dana lebih terserap dengan baik. Meskipun demikian, ia tetap akan menarik kembali dana MBG yang tidak digunakan.
Di tempat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa realisasi penggunaan anggaran MBG akan terus meningkat seiring penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. “Penyerapan anggaran Badan Gizi berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat dan identik dengan SPPG yang terbentuk,” katanya.
Setiap satu SPPG yang berdiri menyebabkan dana terserap sebesar Rp 900 miliar per bulan. Menurut Dadan, tren pembangunan dapur MBG diprediksi terus meningkat. Pada akhir September, jumlah SPPG diperkirakan mencapai 10 ribu. Sehingga, pertengahan Oktober, dana yang terserap diperkirakan mencapai Rp 4 triliun.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dari APBN untuk program MBG pada tahun 2025. Awalnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk tahun ini. Namun, Dadan menjelaskan bahwa dana tambahan yang akan ditambahkan hanya sebesar Rp 28 triliun. “Jadi total anggaran MBG tahun ini adalah Rp 71 triliun plus Rp 28 triliun,” ujarnya.
Dari catatan Kementerian Keuangan, hingga Agustus 2025, realisasi penggunaan dana MBG baru mencapai Rp 13,2 triliun. Dadan menyatakan bahwa hingga hari ini, Jumat, 26 September, anggaran MBG yang terserap baru mencapai Rp 19,3 triliun. Dengan adanya peningkatan yang signifikan, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa dana MBG digunakan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!