Rencana Pembangunan Smelter Tembaga di Tolitoli
Sebuah rencana besar pembangunan smelter tembaga di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, kini menjadi perhatian masyarakat. PT Sinar Mineral Sejahtera (SMS), melalui Direktur Utamanya, Ahmad Sumarling, memaparkan proyek investasi yang bernilai hampir setengah triliun rupiah kepada anggota DPRD Tolitoli pada Rabu (24/9). Dalam presentasi tersebut, Sumarling menegaskan keseriusan perusahaan dalam membangun industri pengolahan mineral di wilayah utara Sulawesi Tengah.
Menurutnya, proyek ini bisa membuka peluang ekonomi baru bagi daerah yang selama ini belum tersentuh industri pengolahan berbasis tambang. “Ya, kami siap dengan investasi Rp400 miliar lebih,” ujarnya kepada wartawan sehari kemudian, Kamis (25/9). Namun, meski presentasi sudah dilakukan di gedung DPRD Tolitoli, Sumarling menyadari bahwa keputusan akhir bukan berada di tangan kabupaten. Ia menjelaskan bahwa semua akan tergantung pada Gubernur Sulawesi Tengah karena kewenangan izin ada di tingkat provinsi.
Langkah Perusahaan untuk Membangun Fondasi Sosial
PT SMS mengklaim telah menyiapkan fondasi sosial di sekitar wilayah tambang. Perusahaan bahkan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat dan koperasi di Desa Oyom, Lampasio. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan tambang tembaga di kawasan yang masuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dukungan politik lokal muncul, meski sifatnya masih terbatas. Anggota DPRD Tolitoli, Taufik, mengonfirmasi bahwa dewan telah menerima pemaparan rencana investasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya bisa memberi dukungan, sedangkan semua kebijakan ada di provinsi, khususnya gubernur. Hal ini menggambarkan keterbatasan otoritas daerah dalam mengelola sumber daya alam strategis.
Resistensi dari Kalangan Aktivis
Meskipun demikian, resistensi juga muncul dari kalangan aktivis. Ahmad Pombang, seorang pegiat lingkungan di Tolitoli, menegaskan perlunya kehati-hatian. “Silakan PT SMS mengurus segala hal yang disyaratkan. Tapi jangan lupa, kawasan itu masuk hutan lindung,” ujarnya. Peringatan ini menyoroti potensi konflik antara investasi industri dan konservasi lingkungan.
Sulawesi Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung mineral di Indonesia, termasuk nikel dan tembaga. Namun, sebagian besar hasil tambang masih dikirim mentah ke luar daerah atau luar negeri. Pemerintah pusat mendorong hilirisasi, yakni pengolahan mineral di dalam negeri, sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.
Potensi Perubahan di Lampasio
Lampasio, sebuah kecamatan agraris dengan populasi terbatas, kini menghadapi prospek perubahan besar. Pembangunan smelter dapat membuka lapangan kerja baru, tapi juga membawa risiko sosial dan ekologis. Warga setempat, yang sebagian besar menggantungkan hidup pada perkebunan kakao dan cengkeh, masih menunggu kejelasan.
Bagi PT SMS, proyek ini tidak sekadar bisnis, melainkan upaya menunjukkan kapasitas industri nasional di tengah dominasi investor asing dalam sektor tambang. Namun, bagi para pengkritik, pertanyaan mendasar tetap ada: apakah regulasi lingkungan akan benar-benar ditegakkan, ataukah kembali hanya menjadi catatan di atas kertas?
Peran Gubernur dalam Keputusan Akhir
Gubernur Sulawesi Tengah, yang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana ini, berada pada posisi kunci. Keputusan gubernur akan menentukan apakah Lampasio menjadi titik baru dalam peta industri tembaga Indonesia, atau justru menjadi studi kasus tentang benturan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
Bagi sebagian kalangan di Tolitoli, wacana smelter membawa harapan akan modernisasi ekonomi daerah. Namun bagi yang lain, proyek setengah triliun rupiah itu menghadirkan kekhawatiran akan hilangnya identitas ekologis wilayah. “Jangan sampai Lampasio dikorbankan hanya demi kepentingan jangka pendek,” kata seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Kini, semua mata tertuju ke Palu, menanti langkah gubernur. Di tengah dorongan hilirisasi mineral nasional, Tolitoli bisa menjadi panggung baru tarik ulur kepentingan: antara modal, negara, dan rakyat di garis depan perubahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!