Presiden Prabowo Subianto Mendorong Solusi Dua Negara dalam Pidato di PBB Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam dua pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini, menyampaikan dukungan kuat

Peraturan Presiden 79/2025: Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memperbarui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Potensi Pemrosesan Hukum dalam Kasus Keracunan Makanan di Program MBG Ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr Hasanal Mulkan, menjelaskan bahwa para mitra atau penyedia makanan dalam program Makan

Penyerahan Sertifikat Tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menjadi tempat bersejarah dalam sejarah reforma agraria Indonesia. Badan Bank Tanah resmi menyerahkan

Menteri Desa Minta Hentikan Penyitaan Dua Desa di Kabupaten Bogor Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa penyitaan terhadap dua desa di Kabupaten Bogor harus segera dihentikan.

Pernyataan Mahmoud Abbas tentang Peran Hamas dan Kondisi Gaza Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menyampaikan pernyataan penting terkait peran organisasi Hamas dalam pemerintahan Palestina yang akan datang. Ia

Partai Politik Nonparlemen Bentuk Sekretariat Bersama untuk Perjuangkan Penghapusan Ambang Batas Parlemen Pada Kamis (25/9/2025), sebanyak 12 partai politik yang tidak lolos ke DPR dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024

Respons Pemerintah terhadap Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, memberikan respons terkait maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam program

Permintaan Live Sidang Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank BUMN Kuasa hukum keluarga korban, Boyamin Saiman, menyerukan agar persidangan kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang (Kacab) bank BUMN dapat

Program Prestice: Solusi Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu di Sumut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berencana membentuk sebanyak 6.000 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kabupaten dan kota yang ada