Pemahaman yang Komprehensif tentang RUU Masyarakat Hukum Adat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat tidak akan mengganggu

Sindikat Pembobol Bank BUMN di Jawa Barat Terungkap Sebuah sindikat pembobol bank yang berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri ternyata telah beroperasi sejak bulan Juni 2025. Kasus ini mengejutkan karena modus operandi

Tuntutan Investigasi terhadap Kasus Keracunan MBG Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, mengajukan permintaan kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait

KPK Minta Lisa Mariana Sampaikan Informasi Terkait Kasus Bank BJB Secara Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Lisa Mariana seharusnya menyampaikan informasi terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB

Perubahan Nomenklatur Kementerian BUMN dalam RUU Perubahan Keempat Dalam rapat yang diadakan pada hari Kamis (25/9), Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penghapusan istilah "Kementerian

Pria di Jakarta Utara Tertangkap Karena Mencuri Ijazah Teman Kosannya Seorang pria berusia 25 tahun, bernama Tomirin, kini menjadi tersangka dalam kasus pencurian ijazah yang dilakukannya terhadap teman kosnya.

Indonesia Menjadi Pemain Utama dalam Diplomasi Global Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB di Amerika Serikat menunjukkan pergeseran

Penetapan Sembilan Tersangka dalam Kasus Pembobolan Rekening Dormant Ditipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka terkait kasus pembobolan rekening dormant senilai Rp 204 miliar.

Penahanan Seorang Perangkat Desa di Tabanan Terkait Penggelapan Dana Desa Seorang perangkat desa di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, berinisial IGPPW ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan. IGPPW

Pembahasan Revisi UU BUMN yang Menyentuh Aspek Hukum dan Regulasi Komisi VI DPR sedang mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan ini terkait