Utang Rp 1,7 T Tak Ganggu Infrastruktur dan Pendidikan Riau

Pemprov Riau Berupaya Lunasi Utang yang Menumpuk

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang menghadapi tantangan besar dalam melunasi utang yang menumpuk sebesar Rp 1,7 triliun. Angka tersebut merupakan tunda bayar yang tercatat sejak tahun anggaran 2024. Kondisi ini membuat Pemprov Riau hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membayar utang tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Meskipun demikian, penyelesaian utang bukanlah satu-satunya prioritas. Beberapa program penting yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tetap harus dijalankan.

Salah satu prioritas utama adalah Universal Health Coverage (UHC), yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Jika pembiayaannya tidak ditambah, ribuan masyarakat Riau akan kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, UHC harus segera diselamatkan agar bisa memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Selain UHC, penggunaan APBD-P 2025 juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang masih membutuhkan perbaikan. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama dalam anggaran tahun ini.

Menurut Gubernur Wahid, belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan meskipun Pemprov Riau sedang menanggung beban utang besar. Hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar yang memadai.

Skema Pembayaran Utang yang Bertahap

Untuk menyelesaikan utang sebesar Rp 1,7 triliun, Pemprov Riau menerapkan skema pembayaran yang bertahap sesuai dengan kemampuan kas daerah. Gubernur Wahid menjelaskan bahwa setiap hari, pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk sebesar Rp 10 miliar akan dialokasikan sebagian untuk pembayaran utang.

Namun, alokasi tersebut dilakukan di luar kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai. Dengan demikian, kebutuhan operasional pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengganggu proses pelunasan utang.

“Utang ini dibayar dari PAD yang ada. Maka itu kita terus menggenjot PAD, dan utang bisa dibayar sesuai dengan pendapatan kita,” ujar Gubernur Wahid.

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan PAD, Pemprov Riau terus melakukan berbagai upaya, termasuk memperkuat sektor ekonomi dan investasi. Dengan pendapatan yang meningkat, pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam melunasi utang sambil tetap menjaga kualitas layanan publik.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain adalah memperluas kerja sama dengan pelaku usaha swasta, meningkatkan pengawasan terhadap pajak daerah, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Riau.

Dengan kombinasi antara pengelolaan keuangan yang baik dan peningkatan PAD, Pemprov Riau berharap mampu menyelesaikan utang secara bertahap tanpa mengganggu kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat Riau.