RI Targetkan Peningkatan Saham Freeport di Atas 10%, BUMD Papua Dapat Bagian

Peningkatan Kepemilikan Saham Negara di Freeport Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI). Saat ini, pemerintah sedang dalam proses negosiasi dengan Freeport untuk menambah kepemilikan saham yang saat ini sebesar 51,2%. Target yang diusung adalah peningkatan hingga 12%, dengan sebagian dari saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan ini dilakukan melalui holding BUMN tambang MIND ID dan BUMD Papua. Ia menjelaskan bahwa rencana pembagian saham tersebut akan dilakukan setelah tahun 2041. Hal ini bertujuan agar eksplorasi dapat terus berjalan secara optimal setelah masa kontrak berakhir.

"Insyallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan," ujar Bahlil kepada wartawan.

Selain itu, pembagian saham tambahan ini menjadi salah satu syarat bagi Freeport untuk mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) setelah tahun 2041. Dalam hal ini, pihak pemerintah dan Freeport masih melakukan beberapa tahapan negosiasi. Rencananya, pada Oktober 2025 akan diadakan rapat final antara kedua belah pihak.

Bahlil juga menyampaikan bahwa tidak ada nilai valuasi yang ditetapkan dalam kesepakatan ini. Ia meminta agar saham tersebut diberikan dengan harga yang semurah-murahnya kepada pemerintah, khususnya kepada BUMD Papua dan MIND ID.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa opsi perpanjangan izin tambang Freeport sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat bersama Freeport-McMoran dan PT Freeport Indonesia (PTFI), presiden menyatakan bahwa jika izin tidak diperpanjang, maka puncak produksi dari Freeport akan terjadi pada tahun 2035.

"Kalau tidak perpanjang [IUPK] maka puncak produksi dari Freeport itu 2035. Begitu 2035 itu akan menurun, begitu dia turun dampaknya kepada produktivitas perusahaan dan ada juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah," jelasnya.

Meskipun demikian, Bahlil menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah kondisi evakuasi bencana longsoran material tambang Grasberg di Papua diselesaikan. Saat ini, seluruh aktivitas produksi telah dihentikan sementara.

"Kita sudah memutuskan untuk menyetop seluruh aktivitas produksi dan kita fokuskan semuanya membawa peralatan, waktu, tenaga, untuk mencari pekerja yang terjebak dalam underground dan sekarang sampai hari ini belum produksi. Fokus cari saudara kita yang belum ditemukan," pungkasnya.

Produksi dari tambang PTFI telah dihentikan sementara sejak insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave mine (GBC) pada 8 September 2025. PTFI masih melakukan upaya pencarian terhadap lima pekerja yang masih dinyatakan hilang akibat insiden tersebut. Dua orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada 20 September 2025.