YLKI Minta Pemerintah Segera Perbaiki Program Makan Bergizi Gratis
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan perbaikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah berjalan selama lebih dari sembilan bulan dan menimbulkan sejumlah masalah yang memerlukan penanganan segera.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyoroti beberapa hal penting yang harus segera diambil oleh pemerintah. Salah satunya adalah perlunya pelatihan, standar, serta jaminan sanitasi pada sarana dan prasarana dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, diperlukan penguatan standar keamanan pangan MBG agar dapat memenuhi hak mutlak para penerima manfaat.
Niti juga menyarankan agar program MBG sementara dihentikan guna dilakukan pembenahan secara menyeluruh. “Jika tidak dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu bagi para penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis pada Kamis, 25 September 2025.
Ia menyayangkan kurangnya tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara program MBG, terutama dalam menghadapi kasus keracunan yang memengaruhi ribuan penerima manfaat. Menurut Niti, pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab atas setiap kasus serta kerugian yang dialami oleh masyarakat.
Selain itu, YLKI meminta pemerintah membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban keracunan MBG. Hal ini penting agar nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara program tersebut.
YLKI berharap negara hadir dalam menyelesaikan berbagai polemik yang terjadi dalam penyelenggaraan MBG, khususnya permasalahan keracunan yang telah berdampak pada ribuan jiwa penerima manfaat. Perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur dan standar makanan MBG dinilai mutlak sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah jika serius dalam menghentikan dampak buruk program ini.
Data Korban Keracunan Menu MBG
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa tiga lembaga memiliki data berbeda-beda mengenai jumlah korban keracunan menu MBG. Ketiga lembaga tersebut adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Meski data ketiganya berbeda, jumlah korban keracunan MBG secara umum berada di kisaran lima ribu orang. “Angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron. Sama-sama di sekitar angka 5.000,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.
Qodari merinci, BGN mendata ada 5.080 korban kasus keracunan MBG dengan 46 kasus. Sedangkan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 60 kasus keracunan MBG dengan jumlah korban sebanyak 5.207 orang. BPOM mencatat sebanyak 55 kasus dengan jumlah korban 5.320 orang.
Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat data keracunan menu MBG sebanyak 5.360 orang. Namun, jumlah kasusnya tidak disebutkan.
Penyebab Kasus Keracunan Menu MBG
Qodari menyebutkan, ada empat penyebab utama kasus keracunan menu MBG. Pertama, higienitas makanan yang tidak memadai. Kedua, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan. Ketiga, kontaminasi silang dari petugas. Keempat, ada indikasi sebagian kasus disebabkan oleh alergi pada penerima manfaat.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!