Pembubaran Desk dan Satgas Karhutla Setelah Situasi Terkendali
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan bahwa Desk dan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) akan dibubarkan setelah situasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025 dinilai telah terkendali. Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi yang relatif aman, sehingga pengendalian selanjutnya kembali diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan hal ini dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago. Ia menjelaskan bahwa penanganan karhutla sebelumnya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025. Berdasarkan regulasi tersebut, BNPB bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi dari darat hingga udara, termasuk pengerahan helikopter patroli dan water bombing, serta modifikasi cuaca.
Meskipun satgas telah dibubarkan, Suharyanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan tetap dalam pengawasan sesuai skema yang ada. Hasil audiensi menunjukkan bahwa Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memperkuat siaga, dengan mengacu pada skema pengendalian karhutla yang sebelumnya dijalankan. Langkah kolaboratif ini dianggap efektif dalam menjaga situasi karhutla tetap terkendali.
Peringatan BNPB Mengenai Ancaman El Nino
Dalam rangka pembubaran satgas, BNPB juga memberikan peringatan tentang potensi ancaman di masa depan, termasuk fenomena El Nino yang terjadi setiap empat tahun. Fenomena ini diperkirakan akan muncul kembali pada tahun 2027, setelah sebelumnya terjadi pada 2015, 2019, dan 2023. El Nino dapat memicu cuaca kering ekstrem, yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Suharyanto menekankan bahwa jika tidak bersiap sejak sekarang, risiko karhutla bisa kembali besar. "Kesiapan dini sangat penting untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran yang serius," ujarnya.
Data Karhutla pada Januari-Juni 2025
Berdasarkan peta indikasi kebakaran hutan dan lahan dari Kementerian Kehutanan, pada periode Januari-Juni 2025 sekitar 8.954 hektare lahan terbakar. Dari total luasan tersebut, sebanyak 80,15% terletak di kawasan lahan gambut, yang cenderung lebih rentan terhadap kebakaran.
Dari enam provinsi prioritas, Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, dengan luasan lahan terbakar mencapai 1.149 hektare. Diikuti oleh Provinsi Riau dengan 751 hektare, Kalimantan Tengah dengan 146 hektare, Jambi-Sumatera Selatan dengan 43 hektare. Sedangkan luasan karhutla di Kalimantan Selatan belum terdata.
Dengan data ini, BNPB mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan dan memperkuat sistem pengendalian karhutla, terutama mengingat ancaman jangka panjang seperti El Nino. Pemantauan dan tindakan preventif harus terus dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi dalam skala yang lebih besar.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!