Target Penambahan Saham Pemerintah di Freeport Indonesia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyelesaian negosiasi terkait penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Oktober 2025. Langkah ini menjadi salah satu syarat penting dalam perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada tahun 2041.
Bahlil menjelaskan bahwa rencana negosiasi akan dilakukan melalui rapat akhir dengan pihak Freeport. Meskipun belum ada keputusan final mengenai angka persentase saham yang akan diberikan, pemerintah menargetkan kenaikan saham di atas 10 persen, dengan harapan mencapai 12 persen.
"Kami masih melakukan komunikasi intensif dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia. Ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Bahlil saat berada di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Ia menekankan bahwa proses negosiasi sedang berlangsung secara aktif dan pihaknya berharap dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Pendekatan Harga Saham yang Murah
Menurut Bahlil, penambahan saham tersebut tidak memerlukan valuasi yang besar. Pemerintah berencana memberikan saham kepada BUMD Papua dan Mining Industry Indonesia (MIND ID), yang merupakan BUMN Holding Industri Pertambangan. Dalam hal ini, Bahlil meminta agar harga saham yang diberikan sebaiknya semurah-murahnya.
"Saya minta agar saham diberikan dengan harga yang paling murah bagi pemerintah, khususnya kepada BUMD Papua dan MIND ID," ujarnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat memperoleh saham dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan kepemilikan pemerintah di PTFI.
Peran Smelter dalam Kontrak Perpanjangan
Selain penambahan saham, pembangunan smelter di Papua juga menjadi salah satu syarat dalam perpanjangan kontrak. Namun, hingga saat ini, proses pembangunan smelter masih dalam tahap pembahasan. Bahlil menyatakan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus pada negosiasi tambahan saham.
"Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan smelter yang sudah ada di Gresik," kata Bahlil. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mempertimbangkan kebutuhan smelter di Papua sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Perubahan Porsi Kepemilikan Saham
Jika divestasi saham berhasil diselesaikan, maka porsi kepemilikan pemerintah di PTFI melalui MIND ID akan meningkat. Saat ini, pemerintah memiliki saham sebesar 51,23 persen, sementara Freeport McMoRan masih memegang sekitar 48,77 persen. Dengan adanya penambahan saham, posisi pemerintah akan semakin kuat dalam kepemilikan saham di PTFI.
Peningkatan kepemilikan saham ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Papua. Selain itu, penambahan saham juga akan memberikan kontrol lebih besar bagi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Tantangan dan Peluang
Meski ada tantangan dalam proses negosiasi, Bahlil optimis bahwa kesepakatan akan tercapai. Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus berkomunikasi dengan pihak Freeport untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan penambahan saham, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan industri pertambangan di Indonesia. Semua langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal dan adil.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!