BGN Umumkan Hasil Awal Kasus Keracunan Massal MBG di Bandung Barat

Penyebab Keracunan Massal dalam Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa investigasi awal terkait kejadian keracunan massal yang menimpa 364 korban dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat disebabkan oleh kelalaian manusia. KLB tersebut terjadi setelah pihak berwenang menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa temuan awal dari investigasi internal menunjukkan bahwa proses memasak makanan MBG dilakukan dengan terlalu cepat. Menurutnya, makanan yang disajikan harus dikonsumsi maksimal enam jam setelah selesai dimasak. Namun, dalam kasus ini, dapur SPPG yang menyediakan makanan untuk sekolah tersebut menyelesaikan proses masak pada pukul 21.00 WIB sehari sebelumnya, yaitu Minggu (21/9). Sementara itu, siswa SMK Pembangunan Bandung Barat mengonsumsi makanan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (22/9), sehingga makanan sudah dimasak selama 12 jam sebelum dikonsumsi.

Nanik menduga bahwa dapur SPPG yang menyuplai makanan MBG tidak memiliki juru masak atau chef yang bersertifikat. Ia menyatakan bahwa makanan yang dikonsumsi para siswa sudah terlalu lama sejak selesai dimasak dan menilai ada unsur kemalasan dari pihak dapur SPPG.

Proses Investigasi Masih Berlangsung

Meski demikian, Nanik menekankan bahwa proses investigasi masih berlangsung. Penyelidikan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Dinas Kesehatan Jawa Barat, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, dapur SPPG yang terlibat berpotensi mendapat sanksi pidana. Selain itu, pemerintah juga akan menutup dapur SPPG yang melanggar standar operasional.

Penutupan dapur SPPG merupakan sanksi terberat dalam program MBG. Kerugian akibat penutupan sepenuhnya akan ditanggung mitra pengelola dapur. Nanik menilai kejadian keracunan tidak mungkin terjadi bila dapur SPPG mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh. SOP tersebut mengharuskan penggunaan infrastruktur higienis, mulai dari peralatan masak berbahan baja nirkarat hingga lantai dapur yang dilapisi epoksi.

Selain itu, BGN juga mengatur prasarana dapur SPPG, mulai dari ukuran ruang pendingin hingga tata ruang dapur. Ke depan, Nanik berencana meningkatkan syarat operasional dengan mewajibkan adanya tambahan satu chef bersertifikasi.

Persyaratan Chef yang Lebih Ketat

Setiap dapur SPPG wajib memiliki chef bersertifikasi yang memimpin seluruh proses memasak. Gaji chef tersebut ditanggung melalui biaya operasional dalam anggaran program MBG. Sejak Rabu (24/9), setiap SPPG diwajibkan menambah satu chef bersertifikasi dari anggaran mandiri. Dengan begitu, setiap dapur minimal memiliki dua chef bersertifikasi.

Verifikasi dapur SPPG sebelum beroperasi akan semakin ketat. BGN akan melakukan inspeksi berkala dan langsung menutup dapur yang tidak menaati SOP. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada peserta didik.