Peran Investasi Properti dalam Mengurangi Pengangguran
Wahyu memilih untuk bekerja lepas sambil menjalankan usaha kecil-kecilan setelah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya beberapa bulan lalu. Ia masih mencari pekerjaan tetap, meskipun memiliki keahlian yang cukup. Namun, ia mengakui bahwa peluang kerja tidak terlalu banyak. Harapan besar ia letakkan pada pengoperasian bangunan-bangunan ruko di kawasan tersebut. Ia yakin, jika ruko itu terisi, akan ada banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.
Ia memberikan contoh, misalnya, jika ruko tersebut dijadikan kafe, maka akan dibutuhkan pramusaji, kasir, dan petugas kebersihan. Demikian juga dengan usaha kerajinan tangan, jasa cuci, atau jasa boga. Anto, warga Jambi lainnya, juga menyetujui hal ini. Ia merasa terdampak positif jika ada investasi properti di Jambi, meskipun bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pekerja.
"Kadang, kalau ada yang membangun (ruko), saya ikut bantu-bantu. Rezeki juga buat kami," ujarnya.
Dampak Ekonomi yang Diharapkan
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jambi, Jurnia Minanti, ME, berharap pembangunan properti dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia menyarankan agar perekrutan tenaga kerja lokal dilakukan secara prioritas selama proses pembangunan. Selain itu, pelatihan dasar perhotelan bisa dilakukan bersama BLK dan program magang untuk pemuda setempat.
Saat hotel mulai beroperasi, UMKM lokal bisa diajak bekerja sama, seperti laundry, catering, hingga kerajinan tangan. Pemanfaatan properti tidak harus dilakukan oleh pemilik secara langsung. Bisa juga disewakan selama ada kesepakatan antara pemilik dan penyewa. Kolaborasi ini bisa memperkuat ekosistem usaha, termasuk membuka lapangan kerja bagi bengkel motor, toko sembako modern, dan kafe.
Tantangan dalam Pembangunan Properti
Meski harapan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan investasi properti terlihat nyata, tantangan tetap ada. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mencatat sekitar 84.500 jiwa pengangguran—sekitar 7,6 persen dari jumlah penduduk setempat. Meski langkah menghadirkan lapangan kerja bisa terwujud, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Akademisi Inisma Jambi, Geiskha Kalista Erwin, ME, menilai investasi properti di Jambi cukup menjanjikan. Namun, investor sering menghadapi tantangan seperti pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha properti maupun penyewa, seperti pajak properti PPh sebesar 2,5 persen dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah juga menjadi pertimbangan.
Keamanan aset juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Pungutan liar juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan keringanan pajak, mempermudah izin melalui satu pintu, serta menjamin keamanan dan membangun infrastruktur.
Catatan dalam Investasi Properti Jambi
Cakupan properti di Jambi sangat luas, mulai dari ruko, rumah, apartemen, hotel, hingga tanah kosong. Kebutuhan masyarakat akan properti juga besar. Namun, menurut Prof Haryadi dari Universitas Jambi, ada beberapa catatan penting dalam bisnis properti.
Pertama, masalah regulasi. Perizinan dalam membangun dan mengelola properti tidak boleh lambat. Jika terlalu lambat, biaya tambahan bisa muncul, sehingga investor akan hitung-hitungan. Jika tidak sinkron, investor akan ragu dan memilih lokasi lain.
Infrastruktur yang belum merata juga menjadi kendala. Akses, listrik, air, dan drainase yang tidak memadai bisa mengurangi nilai properti dan sulit menarik pembeli. Keterbatasan modal juga menjadi masalah, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Suku bunga dan persyaratan bank bisa menjadi penghalang.
Lingkungan juga menjadi perhatian. Pengusaha harus siap dalam pengelolaan limbah, baik melalui pihak ketiga atau langsung dilakukan oleh pengembang. Hal ini penting agar tidak merugikan pihak lain.
Peran Pemerintah dalam Mendorong Investasi
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengiyakan peran pemerintah dalam mendorong investasi. Saat ini, seluruh proses perizinan telah terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS). Proses ini dilakukan secara daring untuk meminimalisasi penyimpangan dalam perizinan.
Kolaborasi untuk Mencapai Kesejahteraan
Pembangunan properti tidak hanya sekadar transaksi. Menurut Prof Haryadi, ada tiga indikator utama pembangunan ekonomi: moneter, non-moneter, dan campuran. Salah satunya adalah tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia.
Untuk mewujudkan kesejahteraan, pengembang tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara lima pihak, yaitu pemilik atau pebisnis, akademisi dan perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah dan perbankan, serta media. Semua pihak punya peran masing-masing, mulai dari izin, modal, hingga informasi kepada masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!